Kabanjahe, Bersama News Tv
Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, MH, dan unsur Forkopimda Karo saat konsultasi ke BPK RI Perwakilan Sumut.
Masyarakat Bumi Turang Tanah Karo Simalem, pantas bersyukur dan berbangga hati memiliki bupati seperti Terkelin Brahmana, SH, MH. Sosok kepala daerah di wilayah berhawa sejuk ini, benar-benar jeli dan hati-hati dalam penggunaan uang negara yang nota bene bersumber dari rakyat. Ini baru keren pall..!!
Prinsip kehati-hatian dalam mengelola “uang rakyat” itu, terlihat ketika Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, MH bersama Ketua DPRD, Iriani Beru Tarigan dan unsur Forkopimda, konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, Rabu (08/07/2020) terkait pengalokasian anggaran di APBD Karo untuk pengamanan Pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2020.
Terlihat hadir dalam konsultasi itu yakni Ketua KPUD Karo, Gemar Tarigan, Kabagren Polres Tanah Karo, AKP Efianto, perwakilan Kajari Karo, Benny, Kakesbang, Tetap Ginting dan perwakilan Bawaslu Karo, Harun Surbakti.
Bupati Karo menjelaskan, kedatangan mereka ingin memperjelas aturan dan mekanisme pemberian dana APBD, untuk keperluan pengamanan Pilkada yang rencananya digelar 9 Desember 2020 mendatang.
“Kita ingin konsultasi terkait regulasi dan mekanisme, apa benar TNI dalam melakukan pengamanan Pilkada, anggarannya tidak bisa ditampung di APBD. Kami perlu kejelasannya,” tambah Dandim 0205/TK, Letkol Inf Taufik Rizal Batubara.
Diketahui, Pemkab Karo sudah melakukan tahapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hampir 100 persen kepada KPUD, Bawaslu dan Polres Tanah Karo. Namun, anggaran pengamanan Pilkada untuk jajaran TNI belum dialokasikan, sehingga perlu dikonsultasikan ke BPK RI
Menanggapi hal itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, SE, MM, Ak, CA, CSFA, menjelaskan, berdasarkan regulasi Kemendagri, situasi keamanan saat Pilkada sangat rawan, sehingga unsur pihak keamanan harus dilibatkan.
“Penjabaran keamanan itu banyak sesuai karakteristik masing-masing daerah. Sepanjang anggaran mencukupi, tidak masalah. Pada prinsipnya, jika BPK mengaudit tidak mempermasalahkan dana yang dihibahkan,” tandasnya.
Karena itu, Eydu Panjaitan, menyarankan Kodim 0205/TK agar mengajukan proposal sesuai kebutuhannya. Kebutuhan tersebut hendaknya masuk dalam Term of Reference (ToR) serta NPHD. Sepanjang itu dilakukan maka tidak ada masalah.
“Sebenarnya ini hanya kurang komunikasi. Silahkan Kodim 0205/TK membuat kembali proposal. Tidak perlu menumpang di kepolisian. Pun terpisah tidak masalah. Sebab, pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara keuangan dan hukum juga masing-masing instansi,” beber Eydu Panjaitan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Karo, Iriani Beru Tarigan, mengungkapkan kesiapannya mengalokasikan anggaran pengamanan Pilkada untuk Kodim 0205/TK. “Namun dengan syarat harus ada usulan dari Pemkab Karo,” ucapnya. (ALS)
Editor : Mulianta Ginting
