Kabanjahe, Bersama News Tv
Untuk meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Medan, bukanlah hal mudah. Ini kata Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, MH, pall..!! Duit alias uang tidak berlaku. Yang ada adalah komitmen dan kepatuhan terhadap kriteria yang ditetapkan BPK.
Dan itulah yang dilakukan Pemkab Karo sehingga mencetak sejarah meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019.
“Untuk meraih predikat opini WTP dari BPK RI Perwakilan Medan itu, melalui kerja keras tim Pemkab Karo dengan mematuhi dan memenuhi semua kriteria yang ada. Jadi, tidak bisa dibeli dengan uang,” tandas Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, MH, dalam diskusi melalui zoom meeting yang diselenggarakan Group “Kita Bisa Ubah Karo”. Diskusi itu dipandu moderator, Aries Eklesia Sebayang, dengan topik pembahasan WTP, SiLPA dan KKN di Karo, Sabtu (11/7) malam.
Ikut mendampingi bupati Karo dalam diskusi itu yakni Kepala BPKPAD, Andreasta Tarigan, Kepala Bappeda, Ir Nasib Sianturi, Kalak BPBD, Ir Martin Sitepu, Kadis Kesehatan, drg Irna Safrina Meliala, Kepala Inspektur, Philemon Brahmana, Kadis PUPR, Edward Pontianus Sinulingga, Kadis Perikanan, Sarjana Purba, SSTP, Kadis Pendidikan, DR Eddi Surianta Surbakti, Kadis Pertanian, Metehsa Purba dan Kepala Dirut RSUD Kabanjahe, dr Arjuna Wijaya SpP.
“Selama kriteria BPK dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, maka pencapaian WTP sebuah keniscayaan. Pun begitu, kalau ada oknum tertentu menilai Pemkab Karo tidak pantas mendapatkan WTP, itu hal yang lumrah. Berbeda pandangan dan pendapat dalam suatu hal, itu adalah bagian dari demokrasi,” ujar Bupati Terkelin Brahmana.
Diungkapkan Terkelin, opini WTP adalah sebuah penilaian tentang informasi kewajaran pada laporan keuangan. “Jadi, BPK RI Perwakilan Medan juga tidak sembarangan bekerja. Mereka (BPK RI) telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat tersebut. Bukan karena saling kenal kemudian WTP dapat dibeli,” tandas Terkelin Brahmana.
Dalam diskusi itu, Terkelin Brahmana pun membongkar kriteria untuk bisa meraih WTP dari BPK RI Perwakilan Medan. Yaitu, adanya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. “Jika kriteria ini dipenuhi, BPK RI dapat memberikan opini WTP kepada pemerintah daerah,” ungkap Terkelin Brahmana.
Hal senada juga ditegaskan Kepala BPKPAD, Andreasta Tarigan. Menurutnya, untuk meraih opini WTP tidak segampang membalikkan telapak tangan. Apalagi kurun waktu 13 tahun terakhir ini, Pemkab Karo baru kali ini mampu meraih predikat opini WTP.
“Keberhasilan Pemkab Karo meraih opini WTP ini, berkat kegigihan, komitmen dan kolaborasi seluruh SKPD, dengan mematuhi semua rekomendasi BPK RI Perwakilan Medan,” beber Andreasta.
Sedangkan Ketua DPRD Karo, Iriani Beru Tarigan, mempersilahkan berbagai kalangan untuk berpendapat terkait WTP yang diraih Pemkab Karo. “Silahkan memberikan pendapat. Namun kami sangat mengapresiasi dan merasa bangga atas torehan prestasi yang telah diraih Pemkab Karo,” ujar Iriani.
“Niat dan tekad Pemkab Karo mengubah disclaimer LKPD seperti yang selama ini terjadi menjadi WTP, harus diapresiasi. WTP merupakan sebuah kebanggaan dan prestasi yang baik,” tambah Anggota DPD RI, DR Badikenita Sitepu, SE, MSi. (ALS)
